Anggota DPRD Kota Kupang Yapi pingak, menilai Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kupang kurang pengawasan atau tidak selektif memilih kontraktor.

Menurutnya, itu pulalah yang membuat banyak proyek jalan tidak dikerjakan dengan baik oleh kontraktor di Kota Kupang.

“Banyak proyek pekerjaan jalan yang menggunakan dana APBD perubahan 2013, tidak menggunakan sistim tender, tetapi memakai sistim penunjukan langsung (PL), maupun pemilihan langsung (PML). Disinilah kelemahan dinas PU. Apakah kontraktor yang ditunjuk langsung itu mempunyai kapasitas yang memadai seperti mempunyai peralatan berat untuk pekerjaan jalan atau tidak,” kata Yapi kepada Moral-politik. com, Selasa (18/2/2014).

Menurutnya, Sesuai pantauan komisi B beberapa waktu lalu, sebagian besar jalan yang sudah dikerjakan dan usianya belum genap sebulan tapi kondisinya sudah mulai rusak, bahkan ada diantaranya yang sudah rusak parah.

Berdasarkan informasi yang didapat, kata dia, kontraktor yang mengerjakan sejumlah pekerjaan jalan di Kota Kupang merupakan kontraktor dadakan yang tidak punya basic sama sekali dalam urusan proyek. Mereka yang ditunjuk langsung oleh dinas merupakan kontraktor dadakan yang dipakai sebagai bentuk balas jasa politik dalam pilkada kemarin.

“Dengan kondisi seperti ini, jangan mengharapkan kualitas pekerjaan baik yang akan didapat. Dinas PU sepertinya menunjuk kontraktor asal-asalan saja sehingga hasil pekerjaan pun asal-asalan saja,” kata Yapi.

Dia menegaskan, Walikota kupang sebagai pemimpin tertinggi di kota Ini, harus segera mengambil tindakan tegas agar kejadian seperti tidak terulang lagi. “Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus,” tegasnya.(moral-politik)