ON VS OFF - Naiknya harga elpiji membuat pengusaha kecil khususnya Rumah Makan kewalahan.Diakui ada kekhawatiran daya beli konsumen menurun, tetapi sulit untuk tidak menaikkan harga jual karena sebaliknya bisa merugikan pemilik usaha.

Sebuah rumah makan di Medan langsung menaikkan harga jual rata-rata lima persen setelah harga gas elpiji 12 kilogram naik terhitung 1 Januari 2014.

"Bagaimana tidak dinaikkan, harga gas elpiji melambung tinggi dari Rp80.000 menjadi Rp140.000 per tabung," kata salah satu pengelola.


Menyikapi hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pertamina untuk meninjau kembali kenaikan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram. Dalam keterangan pers yang disampaikan setelah rapat kabinet terbatas di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (05/01).

Presiden memberikan waktu 1x24 jam kepada Pertamina dan menteri terkait untuk meninjau kembali harga elpiji 12 kg, sesuai dengan undang-undang.

“Oleh karena itu sebagai pemegang saham Pertamina, pemerintah meminta Pertamina melakukan peninjauan kembali atas kenaikan harga tersebut, proses peninjauan kembali atau kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kg itu saya harapkan tetap melalui prosedur dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang," kata Yudhoyono.

"Dan saya meminta pertamina bersama menteri terkait yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan peninjauan itu dalam waktu satu hari,” kata Yudhoyono.

Meski kewenangan menentukan kenaikan harga elpiji 12 kilogram non subsidi ada di Pertamina, Yudhoyono mengatakan pemerintah wajib meninjau dampak sosial dan ekonomi akibat kenaikan harga elpiji 12 kg yang dinilai oleh mayoritas masyakarat terlalu tinggi.

Mulai awal Januari, Pertamina menaikan harga elpiji 12 kilogram sebesar 68 persen.

Beragam tanggapanpun datang seperti tanggapan pengamat ekonomi Hendri Saparini menegaskan pemerintah seharusnya tidak hanya melakukan peninjauan kenaikan harga gas elpiji, tetapi juga memasukan elpiji sebagai energi strategis yang digunakan sebagian besar masyarakat.

"Hampir semua rumah tangga di Indonesia menggunakan elpiji, tetapi itu tidak dimasukkan sebagai energi strategis seperti halnya BBM, jadi sebaiknya presiden juga melakukan koreksi terhadap peraturan pemerintah , jangan dilihat dari sisi harganya saja, tetapi tidak dilihat dari mekanisme penetapan harga, elpiji itu kebutuhan dasar sehingga tak bisa dilepas pada mekanisme pasar," kata Hendri dalam wawancara dengan BBC Indonesia.


Sedangkan menurut Haris Rusly Kenaikan harga elpiji non subsidi oleh PT Pertamina Persero cuma akal-akalan saja.

Hal ini ditegaskan oleh, Koordinator Petisi 28, Haris Rusly, di Jakarta, Minggu (5/1). Kata Haris, sudah terendus, bahwa kebijakan tersebut pada akhirnya akan dibatalkan setelah ada gelombang protes dari masyarakat.

"Harga gas elpiji 12 Kg dinaikkan oleh Pertamina untuk tujuan agar Presiden SBY membatalkan kebijakan penaikan harga gas tersebut. Langkah tersebut diambil biar kelihatan Presiden SBY tegas, merakyat dan pro rakyat, tujuannya Pemilu 2014," tegasnya.

Ini, lanjutnya, adalah trik manis SBY agar diketahui dia adalah Presiden yang pro rakyat lewat pencitraan instan melalui konsultannya.

"Untuk kursi kekuasaan, segala merk lipstik dan gincu diborong dan dipoles ke bibir, sampai kelihatan norak," sergah dia.

Presiden mengatakan kenaikan harga elpiji 12 kg dilakukan setelah laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK menunjukkan Pertamina mengalami kerugian hingga Rp. 7,7 triliun, yang diakibatkan harga elpiji non subsidi yang dianggap terlalu rendah.


Menurut rencana, Presiden Yudhoyono akan menggelar rapat konsultasi dengan BPK mengenai kenaikan harga elpiji non subsidi 12 kg, Senin (06/01).(*/bbc/acw)