ON VS OFF - Sekitar 300 demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) memadati depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mereka menuntut Pemerintah Indonesia (NKRI) memberikan kebebasan menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat.

Mesak Pekei, selaku Juru Bicara AMP Komite Kota Surabaya mengatakan, bahwa deklarasi Papua yang ke 52 itu, sudah disahkan pada 1 Desember 2013 kemarin, di Kota Port Numbay, Jaya Pura. Dalam kesempatan itu, para demonstran meminta pengakuan kembali, kedaulatan rakyat Papua.


“Berdasarkan deklarasi Negara Papua Barat, sejak 1 Desember 1961, kami sudah merdeka. Lalu kemerdekaan itu kemudian diambil oleh NKRI, oleh karena itu, kami ingin menuntut kembali kemerdekaan kami kepada NKRI,” tegas Mesak Pekei saat ditemui LICOM di tengah-tengah aksi AMP di jalan Gubernur Suryo Surabaya. Senin (2/12/13).

Ratusan massa ini selain berasal dari Surabaya, juga dari berbagai kota seperti Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Salatiga, Jogja, Solo, Malang dan Bali.

Dalam aksinya tersebut mereka menuntut pemerintah Indonesia menarik segala produk politik Otonomi Khusus, OTSUS Plus, Pemekaran Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diterapkan di Papua. Serta Tarik semua Militer (TNI/POLRI) Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua.

Masih menurut Mesak Pekei, Negara Indonesia telah berhasil menggagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan rakyat Papua untuk bergabung dengan NKRI.

Dikatakan, perjuangan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah negara Papua tidak akan pernah surut. “Berbagai pergantian rezim penguasa di Indonesia, mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim SBY-Boediono tidak mampu meredam gejolak perlawanan rakyat Papua,” ungkapnya lebih lanjut.

Dalam aksinya, para demonstran ini membentuk lingkaran serta mengangkat tangan kirinya yang  mengepal.  Hal tersebut merupakan simbol rakyat Papua sebagai bentuk perlawanannya terhadap NKRI.

“Kami tetap akan berjuang dari generasi ke generasi hingga akhir, karena kami ingin menentukan nasib kami sendiri,” tegas Juru Bicara AMP Komite Surabaya.

Dijelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi rakyat Papua saat ini bukanlah persoalan kesejahterahan dan kesenjangan sosial maupun persoalan ketidaksetaraan ekonomi, melainkan soal identitas rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang tidak dapat diselesaikan dengan berbagai kebijakan NKRI.

“Inilah yang menjadi persoalan terbesar kami, sehingga kami menuntut Rezim SBY-Boediono, untuk segera memberikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib kami sendiri, sebagai solusi demokratis bagi kami, selaku rakyat Papua Barat,” tukasnya.